HUKUM PERS | Capres Rakyat

header ads header ads
header ads header ads

GEMINICLUBSULTRA - Hukum Pers merupakan segala sesuatu yang mengatur seputar pers, mulai dari perusahaan pers hingga pekerja pers. Disetiap negara, hukum pers ini di instrumenkan dalam berbagai bentuk aturan, ada yang menuliskan sebagai aturan baku dalam bentuk undang-undang ataupun dalam betuk lainnya.


Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar.


Dari dua defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pers merupakan keseluruhan perangkat hukum yang mengatur seputar pers yang bersifat memaksa dan akan ada sanksi terhadap para pelanggar. Menurut kamus bahasa ingris, hukum pers adalah setiap undang-undang yang berkaitan dengan perizinan atau pengaturan percetakan atau penerbitan, terutama yang berkaitan dengan industri surat kabar.


Hubungan pers dan hukum dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi rules atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pers. Kedua, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pers. Hukum pers menjamin dan melindungi kebebasan berbicara.


Hukum Pers di Indonesia diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (disebut juga UU Pers). Tidak seperti undang-undang pada umumnya, UU Pers tidak memiliki ketentuan peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Karena sifat dari pers adalah mengatur dirinya sendiri, peraturan pelaksana dari undang-undang ini dirumuskan oleh komunitas pers dan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.


Sejarah UU Pers


Proses pembentukan UU Pers diwarnai dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat yang menuntut kemerdekaan pers. Hal ini dikarenakan semasa pemerintahan Orde Baru kemerdekaan pers benar-benar sudah terbelenggu dengan adanya pembredelan, penyensoran dan keharusan setiap penerbitan persmemiliki SIUPP (Surat Izun Usaha Penerbitan Pers) yang dikeluarkan oleh pemerintah. 


Ketentuan mengenai SIUPP dapat diketahui dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.


Di era reformasi, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar menjamin kemerdekaan pers, tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang berkembang pada saat pembentukan UU Pers. 


Aspirasi dari masyarakat muncul ketika Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) menggelar diskusi dengan masyarakat pers dan para pakar pada 23 Oktober 1999. Setelah menggelar diskusi dengan masyarakat, kemudian SPS merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) Pers sendiri. Dalam RUU tersebut, SPS dan masyarakat menuntut agar Undang-Undang Pers:


Memberikan jaminan kemerdekaan pers, Memberikan perlindungan terhadap wartawan, Meniadakan intervensi pemerintah terhadap pers. Meminimalkan ketentuan sanksi, yaitu peng- gunaan hukuman denda bagi wartawan jika pemberitaannya mengandung permusuhan, kebencian, dan fitnah, serta hukuman pidana kurungan atau penjara khusus untuk pemberitaan yang menghina suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 


Menghapuskan “cek kosong” kemerdekaan pers, dalam artian menghapuskan pasal- pasal yang dalam pelaksanaannya masih membutuhkan peraturan pelaksana yang pada nantinya dikhawatirkan akan menjadi “cek kosong” bagi kemerdekaan pers. (Istilah cek kosong digunakan untuk meng- gambarkan ketakutan masyarakat bahwa undang-undang pers yang akan dibentuk sama dengan UU Pokok Pers tahun 1982. Dalam UU Pokok Pers tahun 1982, meskipun disebutkan pemerintah tidak bisa membredel penerbitan pers. Tetapi pada kenyataannya, melalui peraturan menteri, SIUPP bisa dibatalkan).


Setelah itu, terbentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diundangkan pada tanggal 23 September 1999. Setelah undang-undang tersebut terbentuk, ternyata aspirasi masyarakat banyak yang dimasukkan dalam ketentuan UU Pers tersebut, diantaranya:


Pengaturan jaminan kemerdekaan pers. Pengaturan perlindungan terhadap wartawan, terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pengaturan peniadaan intervensi pemerintah terhadap pers. Pengaturan mengenai sanksi meniadakan ketentuan sanksi pidana kurungan atau penjara bagi perusahaan pers. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal18 ayat (2) dan (3).


Tidak ada satupun pasal dalam UU Pers yang membutuhkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Dengan kata lain Undang Undang ini menghapuskan kekhawatiran masyarakat akan adanya bentuk intervensi dari pemerintah seperti yang pernah terjadi pada era pemerintahan Orde Baru.


Peran dan fungsi


Peran dan fungsi Hukum Pers di Indonesia tidak terlepas dari latar belakang lahirnya UU Pers. UU Pers merupakan perwujudan dari hukum pers di Indonesia. Berikut bentuk perwujudan tersebut:


Pengakuan pentingnya jaminan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat dalam rangka menciptakan masyarakat yang demokratis sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. 


Pengakuan tersebut yakni kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan unsur penting dalam menciptakan negara yang demokratis.


Pengakuan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki. 


Jaminan pers terbebas dari tekanan pengu- asa, ada pelarangan intervensi pemerintah terhadap pers dan adanya perlindungan hukum terhadap pers.


Penekanan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib. Penjaminan sudah tidak adanya pembredelan dan pencabutan SIUPP.


Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UU Pers telah memberikan kemerdekaan pers tanpa syarat. Tuntutan masyarakat telah diakomodir oleh undang-undang tersebut. Selain itu, merujuk pada Pasal 15 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7), terdapat pengaturan mengenai pembentukan Dewan Pers yang bersifat inde- penden. Hal ini tentu saja memberikan peluang dalam menciptakan kemandirian kehidupan pers nasional.***


Team Redaksi.

Post a Comment

Silahkan komentar dengan objektif, Komentar anda adalah masukkan bagi kami !!!